PRESIDEN IDEAL INDONESIA

              

                    Akhir-akhir ini isu Pemilihan Presiden (Pilpres) lagi hangat-hangatnya diceritakan. Berbagai argument dan opini saling melengkapi dan bahkan ada yang saling menegasi mengenai kondisi ideal Presiden Indonesia kedepan. Tidak jarang orang-orang mengeluarkan pendapatnya lebih mengarah pada kepentingan dan mengarahkan pilihannya kepada orang yang mampu mempertahankan kepentingan itu dikala mereka terpilih.

                Namun jika kita ingin mengkaji lebih dalam mengenai capres ideal tentu banyak yang sepakat bahwa capres ideal adalah mereka yang memiliki Visi yang jelas terhadap perbaikan bangsa. Namun bagaimana sebenarnya Visi yang sesuai dengan kebutuhan negeri kita ini, jika penulis diberi kesempatan untuk menjawab, maka penulis pasti mengatakan bahwa capres ideal adalah mereka yang memiliki Visi pembangunan KELAUTAN. Isu kelautan sangat relevan dengan kondisi bangsa, karena 70% wilayah kita sebenarnya berupa laut, ditambah lagi dengan jumlah pulau yang berkisar 17.508 Pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km, tentu angka itu bukan jumlah yang sedikit dan tentu memerlukan strategi pengelolaan yang baik.

Sponsored By:

                Visi Kelautan sebenarnya sudah lama menjadi jargon kampanye,   visi ini sudah mulai di release oleh para kandidat semenjak Jaman Gusdur, namun secara harfiah pembangunan Kelautan belum mencapai esensi yang diharapkan. Tidak sedikit kebijakan Kelautan yang justru lebih mengarah ke sektor Konsumsi semata (Perikanan) sementara potensi laut kita sebenarnya bukan hanya konsumsi, namun juga punya potensi lainnya seperti eko wisata, pertambangan bawah laut, perlindungan laut, sumber perhiasan, sumber obat-obatan,bahkan energi laut yang  berupa energi kinetik gelombang dan angin dan banyak energi alternatif lainnya seperti OTEC yang sama sekali tidak tergali. Selain potensi juga tertinggal berjuta masalah dalam aspek kelautan ini, Kemiskinan dan keterbelakangan yang selama ini sudah menjadi kondisi identik dengan penduduk pesisir, terbengkalainya pulau-pulau kecil terutama pulau terluar yang berakibat pada adanya klaim negara lain, kondisi ini juga ditambah dengan rendahnya konektivitas antar pulau, jangan dulu bicara konektivitas antar pulau kecil, berbicara mengenai arus barang dan jasa antar pulau besar (jawa,kalimantan , sulawesi,maluku dan papua) masih berbiaya sangat tinggi dengan waktu penyampaian barang dan jasa yang juga cukup lama.

                Berdasarkan fakta yang ada, biaya angkut barang dari makassar ke surabaya masih jauh lebih mahal dibanding biaya angkut ke singapura, ditambah lagi waktu yang dibutuhkan bisa sampai 28 hari. Ini bisa dibayangkan jika yang diangkut adalah komoditas perikanan, dengan waktu 28 hari pengangkutan laut maka kualitas hasil perikanan dipastikan bisa menurun.

                Selain itu, arah kebijakan para presiden sebelumnya masih terlalu banyak mengarah ke daratan. Hal ini berimplikasi pada semakin tingginya degradasi lingkungan di daratan karena sudah hampir se abad semenjak Indonesia merdeka di ekstraksi secara besar-besaran. Sehingga tidak ada alasan lain kecuali menjadikan sektor kelautan sebaga  MASA DEPAN BANGSA. Dengan sedikit di anak tirikannya sektor kelautan ini, maka bisa dikatakan bahwa sektor kelautan  masih perawan dari ekstraksi tangan-tangan jahil. Tentu kita tidak bisa menafikan bahwa di lautpun saat ini sudah banyak terjadi kerusakan, namun justru kerusakan itu terjadi karena kita selama ini tidak pernah memperhatikan laut kita.

                Kondisi yang kronik lainnya adalah masih dijadikannya sektor kelautan sebagai sub sektor dari PERTANIAN, sudah pasti ini paradigma pembangunan yang salah. Karena urusan kelautan sangat jauh berbeda dengan kelautan. Mengelola laut jauh sekali berbeda dengan darat karena kompleksitas di wilayah laut dan pesisir jauh lebih tinggi, ditambah lagi sektor kelautan sebenarnya tidak melulu ke proses culture (budidaya). Didalam urusan kelautan begitu banyak urusan mengenai pengelolaan sumber daya nir hayati, sebuah gambaran bahwa kelautan sama sekali tidak berhubungan dengan PERTANIAN.

                Untuk itu kedepan perlu ada terobosan baru dari Presiden baru, dia harus berani dengan lantang mengatakan bahwa kita bukan negara AGRARIS tapi kita adalah negara MARITIM. Dengan demikian bisa diyakini bahwa konsep pembangunan Indonesia sudah kembali ke khittahnya. SEMOGA.........

Written By;

Yusli Sandi,S.Kel,M.Si

Kasubag Program

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. Bulukumba