Kelautan dan Perikanan News

  Perizinan merupakan  pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ini juga dimaksudkan sebagai instrumen mengontrol tingkah laku dan aktivitas warga. Perizinan selain bersifat membatasi sebenarnya juga berfungsi sebagai wadah untuk mendekatkan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam implementasi undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berbasis risiko ini mengintergasikan dan menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur perizinan dasar. Beberapa yang diubah diantaranya Izin Lokasi diubah menjadi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KPPR) untuk wilayah daratan dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk wilayah laut, sementara itu Izin Lingkungan sudah dihapus d...

  Nelayan adalah salah satu profesi mulia karena berkat jasa mereka masyarakat bisa memperoleh asupan nutirisi tingkat tinggi yang bermanfaat tidak hanya pada kesehatan namun bisa juga berdampak pada kecerdasan otak. Namun demikian, meski profesi ini memliki peran yang sangat vital terhadap kehidupan namun ternyata profesi ini sedikit termarginalkan karena  dianggap berisiko tinggi seperti rentannya kecelakaan laut dan tidak adanya pihak asuransi yang mau memberikan penjaminan terhadap kapal perikanan mereka, hal ini pula yang menjadi acuan perbankan sehingga mereka juga tidak memberikan pinjaman berusaha kepada nelayan dengan penjamiman kapal, kalaupun nelayan diberikan pinjaman mereka harus mencari alternative penjaminan yang lain.   Untuk itu perlu ada keberpihakan pemerintah terhadap profesi ini agar kelak semua orang bisa berbangga menjadi nelayan. Olehnya itu untuk memaksimalkan pelayanan terhadap nelayan Dinas Perikanan melakukan “ Jemput Bola ” dengan menemui ...