AKSES IZIN PERIKANAN SEMUDAH MAIN TIK TOK

 



Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ini juga dimaksudkan sebagai instrumen mengontrol tingkah laku dan aktivitas warga. Perizinan selain bersifat membatasi sebenarnya juga berfungsi sebagai wadah untuk mendekatkan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan.

Dalam implementasi undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Pemerintah kemudian mengeluarkan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berbasis risiko ini mengintergasikan dan menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur perizinan dasar. Beberapa yang diubah diantaranya Izin Lokasi diubah menjadi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KPPR) untuk wilayah daratan dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk wilayah laut, sementara itu Izin Lingkungan sudah dihapus diubah menjadi Persetujuan Lingkungan serta pemberlakukan Izin IMB juga sudah tidak ada diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penyederhanaan izin dasar ini bermaksud untuk mengurangi birokrasi perizinan yang panjang.

 

Menurut Kepala Bidang Perikanan Tangkap Yusli Sandi,S.Kel,M.Si yang disampaikan pada saat menjadi Narasumber Bimtek Implementasi Perizinan Berbasisi Risiko tanggal 27 Juli 2022 yang lalu bahwa dalam perizinan berbasis risiko, perizinan Berusaha (PB) pada sektor kelautan dan perikanan selain izin dasar berupa KKPRL juga ada 6 (enam) subsektor berbasis KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia) yaitu Pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Selain itu ada juga PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha) yang berupa penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha serta Ekspor Impor produk perikanan.

 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kabid Perikanan Tangkap bahwa keseluruhan perizinan tersebut dapat diakses semudah mengakses Aplikasi TIK TOK yang saat ini digandrungi oleh para milenial. Perizinan tersebut diakses hanya melalui satu aplikasi yaitu Online Single Submission (OSS), untuk mengakses ini hanya diperlukan data NIK,e-mail dan nomor HP. Persyaratan ini sebenarnya hampir semua orang miliki dimana untuk mengakses medsos sekalipun diperlukan data yang serupa. Dalam perizinan berbasis risiko ini kategori usaha diubah dari sebelumnya usaha mikro dengan modal usaha sebesar 50 juta kini berubah menjadi 1 milyar diluar tanah dan bangunan, perubahan ini tentu sangat mempermudah masyarakat karena hampir keseluruhan usaha masyarakat akan tergolong usaha mikro. Untuk usaha mikro hanya diperlukan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang langsung terbit pada saat submit data di aplikasi OSS tanpa harus pergi lagi ke kantor perizinan. Penerbitan NIB ini terbit sendiri tanpa adanya interaksi dengan petugas sehingga mengurangi potensi penyalah gunaan wewenang. Untuk usaha kecil dengan modal 1 – 5 Milyar rupiah hanya perlu menerbitkan NIB dan Sertifikat standard yang juga langsung terbit pada saat data yang dibutukan di OSS sudah lengkap. Semua jenis usaha yang berisiko rendah dan menengah rendah tidak memerlukan verifikasi dari OPD teknis.

 

Adapaun usaha yang memerlukan verfikasi dari OPD adalah usaha yang tergolong menengah tinggi dan tinggi. Meskipun pada umumnya perizinan ini sudah selesai hanya dengan aplikasi OSS namun memang ada beberapa jenis izin di sektor perikanan yang tidak bisa selesai dalam aplikasi OSS tetapi diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti SILAT untuk kewenangan pusat dan SIMKADA untuk kewenangan daerah, contoh izin tersebut adalah Surai Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk ukuran 5 GT keatas harus diurus dengan integrasi pada aplikasi lainnya karena didilamnya ada perhitungan PNBP (Penapatan Negara Bukan Pajak) dan Retribusi oleh daerah.

 

 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

MENGEJUTKAN, DAMPAK RUMPON MELEBIHI EKSPEKTASI

Image
  Bantuan Rumpon Dinas Perikanan   Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang berfungsi untuk mengumpul dan sebagai rumah bagi ikan. Meski lautan begitu luas namun tidak semua perairan itu terdapat ikan, hanya perairan yang memiliki ekosistem yang baik dan tersedia cukup nutrient yang merupakan daerah schooling/bergerombolnya ikan.   Ikan terutama ikan pelagis besar seperti tuna,tongkol dan cakalang memiliki kebiasaan untuk terus berenang mencari lokasi yang sesuai untuk mencari makan, berlindung,bermain-main dan memijah. Ketika mendapatkan perairan yang sesuai ikan tersebut akan berkumpul pada suatu perairan. Namun untuk mengetahui titik perairan tersebut biasanya negara-negara maju menggunakan teknologi satelit dengan teknik tagging sehingga mereka dengan mudah untuk mendeteksi keberadaan gerombolan ikan. Berbeda halnya dengan nelayan indonesia umumnya dan bulukumba khususnya, mereka dalam menangkap ikan masih menggunakan insting dan pengalaman dalam menentuk...
Read more

SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP TERUS MENGGELIAT

Image
  Aktivitas penangkapan ikan dilaut sudah berlangsung sangat lama, bahkan banyak dari pengamat perikanan yang berpandangan bahwa tangkapan ikan dilaut suatu saat akan semakin menurun akibat semakin massivenya eskploitasi sumberdaya perikanan tangkap. Namun kondisi ini tidak terjadi di Kabupaten Bulukumba. Profesi penangkapan ikan konsisten tetap tumbuh dari tahun ke tahun, ini juga bisa dilihat dari konsistensi peningkatan produksi selama lima tahun terakhir yang terus tumbuh dan kini mencapai sekitar 54 ribu ton.   Dalam rentan waktu satu bulan ini saja nelayan yang melapor ke Dinas Perikanan terkait penambahan armada kapal perikanan sebesar tiga unit. Armada ini memiliki tonase yang cukup besar yaitu tonase diatas 30 GT. Penambahan kapal perikanan yang terdeteksi ini baru dari pemilik kapal besar sedangkan pemilik perahu atau kapal kecil terkadang tidak terdeteksi karena nelayan jarang yang melapor ke dinas.   Pada hari senin 22 april 2024 nelayan asal Tanuntu...
Read more

Warga Pulau Liukang Loe Menerima 40 Unit Rumpon Dasar pada Tahun 2024 untuk Menanggulangi Degradasi Terumbu Karang

Image
Bulukumba – Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mendistribusikan 40 unit rumpon dasar kepada warga Pulau Liukang Loe. Kebijakan ini menjadi solusi untuk mengatasi kerusakan terumbu karang yang semakin parah di sekitar pulau tersebut, akibat tekanan tinggi dari aktivitas penangkapan ikan karang yang dipicu oleh permintaan wisatawan. Kondisi ini membuat ekosistem laut di Liukang Loe semakin terancam. Berdasarkan data dari buku profil Pulau Liukang Loe, hanya 5% dari total terumbu karang yang masih berada dalam kondisi sangat baik, 20% dalam kondisi baik, 30% dalam kondisi cukup rusak, dan sisanya dalam kondisi rusak berat (buruk). Aktivitas wisata, seperti snorkeling dan menyelam, memberi tekanan terhadap kondisi tersebut, ditambah lagi dengan tingginya permintaan ikan karang dari para wisatawan semakin memperparah terkanan terhadap ekosistem. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendistribusikan rumpon dasar, yang akan dipasang di luar wilay...
Read more