Kelautan dan Perikanan News

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) said the results of a study by the independent organizations Global Initiative ATOC and Poseidon which placed Indonesia in the top six worst countries in the world in handling IUUF were misjudged. “This is a misjudgment. "Minister of Maritime Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono is very concerned about perpetrators of illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF/illegal, unreported and non-compliant fishing)," said the Director General of Marine and Fishery Resources Supervision (Dirjen PSDKP) KKP Rear Admiral TNI Adin Nurawaluddin when confirmed by ANTARA from Jakarta, Tuesday. In fact, he continued, the KKP plans to increase technology-based surveillance by developing nanosatellites and strengthening surveillance vessels. In the future, his party will continue to maximize monitoring of marine and fisheries resources using satellites and technology in combating IUUF. "We are maximizing monitoring with sate...

  The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) continues to strive to ensure that Indonesia's quality and safety assurance system for marine and fisheries products (SJMKHKP) is of international class and on par with developed countries.   One effort was made by collaborating with the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), implementing SJMHKP upstream and downstream for fishery products and commodities that meets international parameters and standards. "In order for our products to be on par, of course our quality assurance system must be recognized that its implementation is equivalent to that adopted by developed countries," said Acting Head of BPPMHKP, Ishartini in a written statement in Jakarta, Tuesday (30/1/2024). The collaboration between BPPMHKP as the competent authority and person responsible for quality assurance with UNIDO is carried out under the umbrella of capacity building cooperation. This collaboration began with strengt...

  Pantai bira sudah lama dikenal dengan pasir putihnya, pasir putih Bira ini banyak mempesona para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, namun ternyata pesona Bira bukan hanya sampai disitu, Bira memiliki harta karun tersembunyi yang luar biasa dan belum terekspose ke dunia luar. Harta karun tersebut berupa keanekaragaman hayati dan biomassa perikanan serta spesies kharismatik. Untuk mengetahui detail kekayaan tersebut simak penjelasan Bapak Pascal Sebasstian dari Yayasan Indo Ocean seorang peneliti sekaligus pemerhati kelautan. Berdasarkan penelitiannya selama setahun dipantai Bira dan sekitarnya dia mendapatkan bahwa biomassa sekitar Bira jauh lebih tinggi dibanding dengan tempat wisata lainnya di Indonesia, sebut saja Nusa Penida Bali daerah wisata ini terkenal dengan spot dive mola-mola, namun siapa sangka ternyata perairan Bira yaitu tepatnya di Pulau Kambing juga memiliki spot dive mola-mola. Spot ini bahkan lebih menjanjikan dibanding spot yang ada di nusa penida tutu...

Nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan merupakan stakeholders utama dalam sektor perikanan, profesi tersebut adalah roh dari segala profesi karena melalui tangan mereka kebutuhan protein, industri farmaka dan kecantikan bisa terpenuhi. Namun ironisnya profesi ini justru terkesan gamang bercenkrama dengan pemerintahnya, padahal kolaborasi pemerintah dan masyarakat perikanan perlu dijaga. Namun cerita kegamangan itu tidak terjadi pada nelayan dan pembudidaya dari Kecamatan Bontobahari, pada hari selasa 30 januari 2024 mereka dengan “ Gagahnya ” mengundang aparat pemerintah baik dari Dinas Perikanan Kab, Cabang Dinas Kelautan (CDK) Sul Sel dan pemerintah kelurahan untuk berbaur dalam satu jalinan silaturahmi atas adanya keterhubungan profesi serta sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezki yang diberikan oleh Allah SWT. Acara silaturahmi ini berlangsung hangat dan meriah disertai dengan diskusi menarik terkait polemik dan potensi pengembangan perikanan kedepan. Menurut ...

Permodalan kerap kali menjadi kendala bagi masyarakat nelayan. Sulitnya akses, persyaratan yang berbelit-belit hingga ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga pendanaan menjadi beberapa faktor nelayan enggan mengurus kredit bergulir. Ketergantungan nelayan terhadap permodalan mandiri, penyisihan keuntungan usaha, meminjam dari anggota keluarga ataupun dari sumber keuangan informal lainnya masih sangat tinggi terjadi di nelayan Bulukumba. Sekitar 90 persen lebih pelaku usaha kelautan dan perikanan di Bulukumba berskala mikro dan kecil. Banyaknya pelaku usaha kecil ini, tentu menjadi perhatian pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Untuk itu, pembiayaan mikro bagi nelayan kini hadir untuk menjawab dan memberikan solusi mudah permodalan bagi masyarakat nelayan. Fasilitasi bantuan pendanaan bagi nelayan kecil ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pem...

NOAA dan konsorsium mitra penelitiannya telah menemukan dan memetakan terumbu karang laut dalam yang luas di lepas pantai timur Amerika Serikat. Menurut penelitian yang baru diterbitkan oleh konsorsium, habitat ini adalah habitat terumbu karang yang paling mungkin ditemukan atau sejenisnya. Tim menggunakan tiga survei sonar multibeam yang berbeda untuk memetakan luas sistem terumbu karang. NOAA menyampaikan bagian data terbesar. Secara keseluruhan, kegiatan survei ini mencakup hampir seluruh Dataran Tinggi Blake, sebuah dataran tinggi yang terletak sekitar 90 mil laut di lepas pantai Florida, Georgia, dan Carolina Selatan. Total wilayah yang disurvei kira-kira seluas Florida, dan luas terumbu karangnya sekitar 6,4 juta hektar – setara dengan luas Vermont. Mereka menggunakan sistem klasifikasi otomatis untuk mengidentifikasi gundukan karang dalam data survei dan menemukan 83.000 kemungkinan gundukan karang. Gundukan ini tersebar di area dengan panjang sekitar 280 mil laut dan lebar 60 m...

Hampir empat bulan setelah Perjanjian Laut Lepas dibuka untuk ditandatangani di Majelis Umum PBB, Chile telah menjadi negara pertama yang meratifikasi perjanjian bersejarah tentang konservasi laut. Pada hari Selasa, Senat Chile dengan suara bulat menyetujui Perjanjian Laut Lepas, yang secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Keanekaragaman Hayati Melampaui Yurisdiksi Nasional (BBNJ). Perjanjian tersebut menetapkan prosedur untuk menetapkan kawasan perlindungan laut berskala besar di laut lepas, yang mencakup hampir dua pertiga lautan di dunia. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pencapaian target konservasi 30 persen daratan dan lautan pada tahun 2030, yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada bulan Desember 2022 dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Saat mengomentari persetujuan Senat, Menteri Luar Negeri Chile Alberto van Klaveren mengatakan tindakan tersebut menegaskan fokus kuat Chile terhadap lautan. Chile termasuk negara anggota PBB yang menunjuk...

Dalam wawancara ini, Markus Müller, Chief Investment Officer ESG Deutsche Bank Private Bank, menjelaskan mengapa istilah 'ekonomi biru' bukanlah hal baru dan bagaimana sektor keuangan dapat beradaptasi dengan masa depan yang ramah lingkungan. Apa kepanjangan dari istilah ‘ekonomi biru’? Apa saja isinya? Markus Müller: Bagi saya, mengejutkan bahwa dunia merayakan istilah ekonomi biru sebagai sesuatu yang baru. Ini bukan hal baru, bukan? Itu adalah istilah yang sudah ada sejak umat manusia ada. Saya pernah mengutipnya di suatu tempat, ini dari sebuah buku: bahwa kita sebagai makhluk atau spesies berdiri di tepi antara dunia daratan dan lautan, jadi bagi kita, ini bukanlah sesuatu yang asing. Namun menurut saya, berdasarkan diskusi tentang perubahan iklim, perubahan yang disebabkan oleh perubahan atmosfer, umat manusia juga mulai lebih khawatir terhadap keanekaragaman hayati dan aspek lain di dunia, yang saya sebut sebagai pilar kehidupan – atmosfer. , daratan, serta dunia maritim...

The UN agency in charge of Food and Agriculture (FAO) supports steps to eradicate illegal unreported unregulated (IUU) fishing in Indonesian waters. As is known, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is encouraging the transformation of capture fisheries as an effort to eradicate IUU fishing through the Measured Fishing (PIT) program. "As I mentioned, the issue of IUU fishing is a global problem, not just Indonesia," said FOA Representative for Indonesia and Timor Leste, Rajendera Aryal after the ratification of the Strategic Action Program - Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (SAP ISLME) document in Jakarta, Tuesday ( 16/1) yesterday. PIT is a blue economy program whose implementation is a priority for the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. One of the aims of this program is to ensure the sustainability of fisheries populations. Implementation of the program will also encourage a more responsible fishing system through catch quota mechanisms, validity o...

Penerapan teknologi terdepan seperti kecerdasan buatan dapat membantu mengatasi tantangan di sektor perikanan laut, kata Wakil Ketua NITI Aayog, Suman Bery, pada Jumat lalu. Saat meresmikan lokakarya nasional tentang pemanfaatan potensi perikanan di negara-negara kelautan, Bery menekankan peran teknologi sebagai pendorong pertumbuhan yang penting. Lokakarya ini diselenggarakan di ICAR-Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) bekerja sama dengan Departemen Perikanan Kerala. Bery menekankan pentingnya memahami dinamika permintaan untuk menentukan prioritas strategi produksi. “Penerapan teknologi terdepan seperti kecerdasan buatan dapat membantu mengatasi tantangan di sektor perikanan laut. Mengingat permintaan ikan yang terus meningkat, diperlukan strategi inovatif untuk meningkatkan produktivitas,” kata Bery, seraya menambahkan bahwa permintaan adalah kekuatan pendorong dari hal ini ekonomi. Lokakarya ini diadakan untuk membahas isu-isu relevan dalam perikanan laut, mengemban...

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) invites Indonesian shrimp exporters to start exploring markets outside the United States (US), amidst the government's efforts to resolve anti-dumping and countervailing duties (CVD) issues. KKP is also opening alternative market access for Indonesian shrimp commodities in a number of countries, both in Asia, Africa and Europe. "Including the Middle East, Eastern Europe, South Africa, of course strengthening global shrimp market access in order to open up potential non-traditional markets is important," said Minister of Maritime Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono after meeting with representatives of the Shrimp Club Indonesia (SCI) in Jakarta some time ago. Minister Trenggono also sees China as an alternative market for Indonesian shrimp commodities. This refers to the high growth of China's shrimp market which has increased very significantly over the last 5 years (2018-2022), namely 49 percent per year an...

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) recorded Non-Tax State Revenue (PNBP) from the marine space management sector of IDR 707 billion or 212 percent of the target set for 2023 of IDR 333 billion. "The largest revenue of around 67 percent was received from the Approval of Conformity of Marine Spatial Utilization Activities (PKKPRL)," said Director General of Marine and Marine Spatial Management (Dirjen PKRL) Victor Gustaaf Manoppo in his statement, Sunday, January 21 2024. Victor also explained that the total budget of the Directorate General of PKRL for 2023 amounting to IDR 413 billion could be realized up to 96.53 percent. If we look at the budget posture in 2023, the PNBP of the Directorate General of PKRL can even exceed the budget of the Directorate General of PKRL for a year. "The 2024 PNBP target has been set at IDR 708 billion, but at the end of 2023 we will mandatorily get an additional target sourced from marine natural resources in the form of ...

 The Directorate of Marine Spatial Planning, Directorate General of Marine and Marine Spatial Management (PKRL) of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries received an ISO 9001:2015 Quality Management certificate for Services for Conformity of Marine Spatial Utilization Activities (KKPRL). This success shows that the policies and quality objectives as well as the achievement of marine space services are considered to have met international standards. "We must be able to ensure that the services we provide are of high quality by implementing a certified quality management system," said Director General of Marine and Marine Space Management Victor Gustaaf Manoppo in a statement in Jakarta, Wednesday. Furthermore, Victor also requested that all his staff be able to implement, maintain and maintain the quality of his services, bearing in mind that the certificate that has been received can be canceled if the implementation is not appropriate. "I remind the entire team ...

The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) through the Directorate General of Marine and Marine Space Management is increasing collaboration on the governance of blue economic development through the Blue Health pillar within the framework of the National Blue Agenda Partnership Action (NBAAP) involving relevant ministries/institutions, the United Nations- Nation (UN) and other development partners. “KKP's blue economy priority program is in line with and supports the National Blue Agenda Partnership Action. "The activities carried out by the Directorate General of Marine and Marine Spatial Management (Ditjen PKRL) in particular also focus on ocean health and ocean accounts," said Secretary of the Directorate General of Marine Spatial Management (Sesditjen PRL) KKP Kusdiantoro in Jakarta, Wednesday. As Co-Chair of the Blue Health Task Force pillar together with USAID, United Nations Environment Program (UNEP) and BRGM during the discussion and preparation of NBA...

  Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .   Namun menurut Nazruddin salah seraong praktisi perikanan menyatakan bah...

It is known that the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of Indonesia is targeting expanding the product market to the global realm, to strengthen the logistics system and quality assurance from upstream to downstream in the fisheries sector. "This is certainly a very good step in achieving the fishery product export target in 2024 of US$7.20 billion," said Budi in a written statement in Jakarta, Thursday, January 11 2024. Furthermore, Budi said this was in line with the substance of the implementation of the five blue economy priority programs which cannot be separated from ensuring the quality of fishery products and increasing the competitiveness of fishery products. In terms of supporting the strengthening of competitiveness, Budi said that work units in 38 provinces will later help ensure quality from upstream to downstream. So that marine and fishery products can be safely consumed, for export and also for domestic use. I Nyoman Radiarta as Head of the Human Reso...

The Indonesian government has issued Government Regulation (PP) Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea. In the midst of various criticisms of this PP from environmental guardians, the Indonesia Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) confirmed that the regulations for managing this commodity will be completed in March 2024. Minister of Maritime Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono said that currently his ministry is finalizing its management regulations. According to him, the regulations on this matter are reviewed across Ministries/Agencies. "This study involves many parties, such as the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Trade, the Ministry of Environment and Forestry," he said in the press conference for Outlook & Priority Programs for the Maritime and Fisheries Sector, quoted on Sunday, January 14 2024. The study was also carried out with univer...

  Tuna sirip kuning dikenal sangat bermigrasi, dengan individu yang melakukan migrasi panjang setiap tahunnya. Migrasi ini kemungkinan besar berhubungan dengan perilaku pemijahan dan kebutuhan makanan mereka. Spesies ini berkembang biak melalui pemijahan yang tersebar, di mana beberapa betina dan beberapa jantan melepaskan jutaan telur dan sperma ke kolom air pada saat yang bersamaan. Cara ini meningkatkan kemungkinan telur dibuahi dan mengurangi kemungkinan dimakan oleh predator telur. Meskipun hampir semua ikan berdarah dingin, tuna sirip kuning memiliki struktur pembuluh darah khusus – yang disebut penukar arus balik (countercurrent exchanger) – yang memungkinkan mereka mempertahankan suhu tubuh lebih tinggi dibandingkan suhu air di sekitarnya. Adaptasi ini memberi mereka keuntungan besar saat berburu di perairan dingin, karena memungkinkan mereka bergerak lebih cepat dan cerdas. Tuna sirip kuning adalah salah satu perenang tercepat di lautan. ...