Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) Kini Diizinkan


Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) kini diperbolehkan, meski setelah banyak memgalami dinamika mengingat BBL ini sangat sensitif karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan isu kerusakan lingkungan. Dinamika itu dapat ditelusuri dari histori perubahan aturan berikut:

Perjalanan Aturan Penangkapan Benih Bening Lobster (BBL) dari 2015 hingga Sekarang

Sejak tahun 2015, regulasi penangkapan benih bening lobster (BBL) di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan.

1. Permen KP No. 1/2015

Pada awalnya, penangkapan dan ekspor BBL dilarang secara ketat. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi populasi lobster dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

2. Permen KP No. 56/2016:

Larangan ini dipertegas kembali dengan Permen KP No. 56/2016 yang melarang penangkapan, pengeluaran, dan pengangkutan lobster dengan berat di bawah 200 gram, termasuk BBL.

3. Permen KP No. 12/2020:

Namun, pada tahun 2020, terjadi perubahan kebijakan melalui Permen KP No. 12/2020 yang mencabut larangan tersebut dan mengizinkan kembali penangkapan dan ekspor BBL dengan beberapa syarat dan ketentuan.

4. Permen KP No. 17/2021:

Melalui Permen KP No. 17/2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperketat kembali regulasi dengan mengatur lebih rinci tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penangkapan dan ekspor BBL guna memastikan keberlanjutan sumber daya lobster.

5. Permen KP No.7/2024

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permenkp) No. 7 Tahun 2024 mengatur tentang pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.). 

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat, serta mendorong investasi dan penerimaan negara melalui optimalisasi pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan  Selain itu, peraturan ini mencabut Permenkp No. 17 Tahun 2021 dan Permenkp No. 16 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur hal serupa

Prosedur Penangkapan BBL

Proses penangkapan BBL di Indonesia harus melalui beberapa tahap dan persetujuan dari berbagai pihak. Berikut adalah prosedurnya:

1. Pengajuan Kuota:

Pengajuan oleh KUB: Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang terdiri dari minimal 10 nelayan, harus mengajukan permohonan kuota penangkapan. Setiap anggota KUB harus memiliki Kartu Kusuka dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

-Permohonan Kuota:Permohonan kuota diajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi setempat. Permohonan ini harus mencakup rencana penangkapan dan budidaya BBL.

- Persetujuan DKP Provinsi: DKP Provinsi akan meninjau permohonan tersebut dan memberikan persetujuan jika memenuhi syarat. Evaluasi ini mencakup kelayakan usaha, metode penangkapan yang digunakan, serta potensi dampak terhadap lingkungan.

2. Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA):

   - Pengajuan SKA: Setelah mendapatkan kuota, KUB harus mengajukan Surat Keterangan Asal (SKA) ke dinas perikanan kabupaten/kota terdekat. SKA diperlukan untuk menjamin bahwa BBL yang ditangkap berasal dari wilayah yang ditentukan dan sesuai dengan kuota yang diberikan.

   - Penerbitan SKA: Dinas perikanan kabupaten/kota akan menerbitkan SKA setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan, memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan telah dipenuhi.

Persyaratan Permohonan Kuota BBL

Untuk mengajukan kuota penangkapan BBL, KUB harus memenuhi persyaratan berikut:

- Legalitas KUB: Bukti legalitas KUB dengan minimal 10 anggota yang memiliki Kartu Kusuka dan NIB masing-masing.

- Rencana Usaha: Rencana penangkapan dan budidaya yang jelas dan detail, termasuk lokasi, metode, dan alat penangkapan yang digunakan.

- Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) atau E-Book Kapal: Bukti bahwa kapal yang digunakan terdaftar dan memiliki tonase di bawah 5 GT.

Persyaratan Permohonan SKA

Untuk mendapatkan SKA, KUB harus menyediakan:

- Surat Penetapan Kuota: Bukti persetujuan kuota dari DKP Provinsi.

- Verifikasi Lapangan: Bukti verifikasi lapangan oleh dinas perikanan setempat.

Aplikasi yang Digunakan

Pengajuan kuota dan SKA dapat dilakukan melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aplikasi yang digunakan adalah:

-Sistem Informasi Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (SIOLKER): Aplikasi ini digunakan untuk pengajuan dan pengelolaan izin penangkapan BBL. Dapat diakses melalui link:

  [SIOLKER](https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr/)

Dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dapat menjalankan kegiatan penangkapan BBL dengan legal dan bertanggung jawab, memastikan keberlanjutan sumber daya lobster di Indonesia.

Jika para KUB dalam mengajukan permohonan kuota dan SKA mengalami kendala maka dapat mendatangi langsung  Kantor dinas perikanan Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Bulukumba.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

MENGEJUTKAN, DAMPAK RUMPON MELEBIHI EKSPEKTASI

Image
  Bantuan Rumpon Dinas Perikanan   Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang berfungsi untuk mengumpul dan sebagai rumah bagi ikan. Meski lautan begitu luas namun tidak semua perairan itu terdapat ikan, hanya perairan yang memiliki ekosistem yang baik dan tersedia cukup nutrient yang merupakan daerah schooling/bergerombolnya ikan.   Ikan terutama ikan pelagis besar seperti tuna,tongkol dan cakalang memiliki kebiasaan untuk terus berenang mencari lokasi yang sesuai untuk mencari makan, berlindung,bermain-main dan memijah. Ketika mendapatkan perairan yang sesuai ikan tersebut akan berkumpul pada suatu perairan. Namun untuk mengetahui titik perairan tersebut biasanya negara-negara maju menggunakan teknologi satelit dengan teknik tagging sehingga mereka dengan mudah untuk mendeteksi keberadaan gerombolan ikan. Berbeda halnya dengan nelayan indonesia umumnya dan bulukumba khususnya, mereka dalam menangkap ikan masih menggunakan insting dan pengalaman dalam menentuk...
Read more

SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP TERUS MENGGELIAT

Image
  Aktivitas penangkapan ikan dilaut sudah berlangsung sangat lama, bahkan banyak dari pengamat perikanan yang berpandangan bahwa tangkapan ikan dilaut suatu saat akan semakin menurun akibat semakin massivenya eskploitasi sumberdaya perikanan tangkap. Namun kondisi ini tidak terjadi di Kabupaten Bulukumba. Profesi penangkapan ikan konsisten tetap tumbuh dari tahun ke tahun, ini juga bisa dilihat dari konsistensi peningkatan produksi selama lima tahun terakhir yang terus tumbuh dan kini mencapai sekitar 54 ribu ton.   Dalam rentan waktu satu bulan ini saja nelayan yang melapor ke Dinas Perikanan terkait penambahan armada kapal perikanan sebesar tiga unit. Armada ini memiliki tonase yang cukup besar yaitu tonase diatas 30 GT. Penambahan kapal perikanan yang terdeteksi ini baru dari pemilik kapal besar sedangkan pemilik perahu atau kapal kecil terkadang tidak terdeteksi karena nelayan jarang yang melapor ke dinas.   Pada hari senin 22 april 2024 nelayan asal Tanuntu...
Read more

Warga Pulau Liukang Loe Menerima 40 Unit Rumpon Dasar pada Tahun 2024 untuk Menanggulangi Degradasi Terumbu Karang

Image
Bulukumba – Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mendistribusikan 40 unit rumpon dasar kepada warga Pulau Liukang Loe. Kebijakan ini menjadi solusi untuk mengatasi kerusakan terumbu karang yang semakin parah di sekitar pulau tersebut, akibat tekanan tinggi dari aktivitas penangkapan ikan karang yang dipicu oleh permintaan wisatawan. Kondisi ini membuat ekosistem laut di Liukang Loe semakin terancam. Berdasarkan data dari buku profil Pulau Liukang Loe, hanya 5% dari total terumbu karang yang masih berada dalam kondisi sangat baik, 20% dalam kondisi baik, 30% dalam kondisi cukup rusak, dan sisanya dalam kondisi rusak berat (buruk). Aktivitas wisata, seperti snorkeling dan menyelam, memberi tekanan terhadap kondisi tersebut, ditambah lagi dengan tingginya permintaan ikan karang dari para wisatawan semakin memperparah terkanan terhadap ekosistem. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendistribusikan rumpon dasar, yang akan dipasang di luar wilay...
Read more