Sosialisasi Pembangunan Kolam Labuh di Bentenge, Ujung Bulu: Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Nelayan dan Pembangunan Ekonomi

Bulukumba, 2 September 2024 – Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba menyelenggarakan sosialisasi terkait rencana pembangunan kolam labuh di Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu. Acara ini digelar di Sentra Kuliner Serba Ikan, Pantai Merpati, dan dihadiri oleh masyarakat serta para pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan suasana santai pada malam hari, bertujuan untuk menghilangkan kesan formalitas dan memungkinkan interaksi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, yang juga menjadi narasumber utama. Dalam sambutannya, Andi Edy Manaf menekankan pentingnya silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. "Pemerintah perlu menyerap aspirasi masyarakat tanpa terhalang oleh formalitas. Dengan acara yang santai seperti ini, kami berharap dapat menghilangkan kesan kaku ketika pemerintah dan masyarakat bertemu," ujar Edy Manaf.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya rumput laut. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah meluncurkan berbagai program unggulan di sektor perikanan, salah satunya adalah pembangunan kolam labuh. "Kolam labuh ini nantinya akan memudahkan nelayan dalam mendaratkan hasil tangkapannya serta memberikan akses yang lebih mudah ke pasar," jelas Edy Manaf.

Kolam labuh yang akan dibangun tidak hanya menyediakan fasilitas untuk pendaratan ikan, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang seperti pabrik es, pasar ikan, dan kuliner ikan segar yang langsung diambil dari kapal. "Dalam satu kawasan ini, semua aspek kebutuhan nelayan akan terpenuhi," tambahnya. Selain itu, kolam labuh ini diproyeksikan menjadi area bongkar muat logistik atau barang-barang lintas regional dan nasional. Jika kapal logistik ikut berlabuh, roda perekonomian di kawasan ini akan semakin kompleks dan menciptakan ekosistem perekonomian yang berdampak besar terhadap masyarakat setempat.

Tak hanya itu, pemerintah juga sedang melaksanakan revitalisasi Pantai Merpati, yang sudah mulai memberikan ruang ekonomi bagi para UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka. Gerai UMKM di Pantai Merpati kini menjadi pasar potensial bagi nelayan dan pembudidaya rumput laut untuk memasarkan hasil produksinya.

Edy Manaf juga menyinggung proyek pembangunan Jembatan Sungai Bialo, yang akan menjadi bagian dari jalan lingkar luar (outer ring road) Bulukumba. "Jembatan ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah kemacetan lalu lintas dan mempercepat arus angkutan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan aksesibilitas Pantai Merpati sebagai kawasan strategis kabupaten," jelasnya. Oleh karena itu, ia meminta dukungan penuh dari masyarakat agar konsep besar pembangunan Bulukumba ini dapat terwujud tanpa hambatan. "Jangan ada riak-riak di bawah dan jangan terprovokasi jika mendengar informasi yang sepotong-sepotong," tegas Edy Manaf, sambil menambahkan bahwa capaian pembangunan saat ini merupakan sejarah baru bagi Bulukumba yang belum pernah tercapai sebelumnya.

Kepala Dinas Perikanan, Kusnadi Kamal, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa warga Ujung Bulu patut berbangga karena berbagai proyek pembangunan besar ditempatkan di wilayah mereka. "Ada kolam labuh dengan anggaran sekitar Rp34 miliar, breakwater lebih dari Rp30 miliar, pengembangan TPI Bentenge Rp5 miliar, gedung Pinisi (SATAP 1) sekitar Rp60 miliar, dan pasar sentral sekitar Rp50 miliar," ungkap Kusnadi. Ia menegaskan bahwa semua upaya pembangunan ini dilaksanakan demi kesejahteraan nelayan, karena fasilitas yang dibangun akan menjadi pasar bagi produk-produk mereka.

Selain itu, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, Randi, juga hadir untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya kepesertaan BPJS bagi nelayan. Ia menjelaskan bahwa profesi nelayan memiliki risiko yang sangat tinggi, sehingga penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan. "BPJS Ketenagakerjaan memiliki program yang sangat bermanfaat dan terjangkau, dengan premi hanya Rp16.800 per bulan. Nelayan sudah mendapatkan perlindungan berupa santunan kematian akibat kerja di laut sebesar Rp71 juta, kematian di luar kerja di laut sebesar Rp40 juta, serta santunan kecelakaan kerja yang mencakup perawatan penuh di rumah sakit. Jika meninggal dunia, tidak hanya ada santunan duka, tetapi juga beasiswa untuk dua anak hingga kuliah," jelas Randi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana salah satu pertanyaan yang muncul adalah tentang rumitnya pengurusan izin kapal. Menanggapi hal ini, Kabid Perikanan Tangkap, Yusli Sandi, menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyediakan gerai perizinan kapal di PPI Bontobahari. "Di sana, para nelayan bisa mengurus berbagai dokumen seperti surat ukur, sertifikat kapal, SIUP, SIPI, SLO, SPB, dan lainnya. Namun, karena ada kewenangan lintas instansi, pengurusan dokumen dilakukan dengan sistem jadwal. Misalnya, untuk pengurusan sertifikat kapal yang merupakan kewenangan KKP, hanya dijadwalkan dua kali sebulan karena personil harus datang dari Makassar. Begitu pula dengan dokumen surat ukur yang harus dikeluarkan oleh Syahbandar di Leppe'e, karena Syahbandar Perikanan kita belum siap," jelas Yusli. Namun, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang mencari solusi untuk menyatukan semua layanan ini dalam satu Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah proses perizinan di masa depan.

Dengan berbagai rencana dan program pembangunan yang telah disampaikan, pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap agar masyarakat dapat memberikan dukungan penuh demi kesejahteraan bersama dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Bulukumba.