Pengukuran Massal Perahu Nelayan di Bulukumba, Solusi Kendala Akses BBM Subsidi


Bulukumba – Dalam upaya memastikan nelayan dapat mengakses bahan bakar minyak (BBM) subsidi sesuai aturan terbaru, Dinas Perikanan Bulukumba mengkoordinir nelayan untuk mendapatkan surat ukur kapal sebagai salah satu  prasyarat untuk mendapatkan surat rekomendasi BBM. Dengan bantuan Kantor Unit Kelas ll Pelabuhan Bulukumba akhirnya para nelayan terfasilitasi untuk melakukan pengukuran perahu secara massal. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon terhadap semakin ketatnya pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk kepada para nelayan sebagai salah satu pelaku usaha utama di sektor perikanan.

Menurut Peraturan BPH Migas No. 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, nelayan diwajibkan memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) untuk dapat memperoleh rekomendasi pembelian BBM subsidi. Sayangnya, nelayan kecil dengan kapal berkapasitas di bawah 5 GT, yang tidak wajib memiliki izin tetapi tetap diwajibkan memiliki TDKP, seringkali belum mengurus persyaratan tersebut.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Yusli Sandi, menyatakan, "Banyak nelayan kecil belum mengetahui manfaat dari memiliki TDKP, sehingga mereka baru merasa kebingungan ketika ingin mendapatkan BBM subsidi. Kami bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama syahbandar dan instansi terkait untuk mengatasi kendala ini."

Salah satu hambatan utama yang dihadapi nelayan kecil adalah prosedur pengurusan dokumen yang melibatkan beberapa institusi, seperti Dinas Perikanan, Syahbandar, dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Sebelum bisa mengurus TDKP, nelayan harus memiliki surat ukur dari Syahbandar. Untuk mengatasi kerumitan ini, Dinas Perikanan Bulukumba aktif mengeluarkan surat pengantar pengukuran perahu dan mobilisasi nelayan ke Syahbandar.

Andi Apriyani Pasyhar, salah satu petugas teknis Dinas Perikanan, menjelaskan, “Sampai saat ini, kami sudah mengeluarkan 165 surat pengantar untuk dilakukan pengukuran. Syahbandar sendiri telah mengukur 91 perahu di dua lokasi, yaitu Leppe dan Panrang Luhu.”

Manfaat Memiliki TDKP

Selain membantu nelayan mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi, memiliki TDKP memberikan sejumlah keuntungan lain, termasuk:

1. Kepastian Legalitas:  Nelayan yang memiliki TDKP diakui secara legal, sehingga mempermudah dalam berbagai urusan administratif seperti mendapatkan pinjaman permodalan.

2. Akses ke Bantuan Pemerintah: Nelayan yang terdaftar secara resmi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa alat tangkap maupun program-program pemberdayaan nelayan.

3. Pengembangan Usaha Perikanan: Dengan memiliki TDKP, nelayan dapat lebih mudah mengembangkan usaha perikanannya karena sudah memiliki legalitas yang diakui.

Yusli menambahkan, “Semua pelayanan kami adalah gratis. Jika ada nelayan yang merasa dipungut biaya, mereka dipersilakan untuk melapor. Pemerintah sangat berpihak kepada nelayan, terutama dengan aturan bahwa pengurusan TDKP hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup. Dengan aturan yang sangat berpihak ke nelayan ini mestinya tidak ada lagi alasan untuk tidak mengurus legalisasi usaha mereka.

Dengan pengukuran massal ini, diharapkan para nelayan kecil dapat lebih mudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BBM subsidi serta memanfaatkan TDKP untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

MENGEJUTKAN, DAMPAK RUMPON MELEBIHI EKSPEKTASI

Image
  Bantuan Rumpon Dinas Perikanan   Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang berfungsi untuk mengumpul dan sebagai rumah bagi ikan. Meski lautan begitu luas namun tidak semua perairan itu terdapat ikan, hanya perairan yang memiliki ekosistem yang baik dan tersedia cukup nutrient yang merupakan daerah schooling/bergerombolnya ikan.   Ikan terutama ikan pelagis besar seperti tuna,tongkol dan cakalang memiliki kebiasaan untuk terus berenang mencari lokasi yang sesuai untuk mencari makan, berlindung,bermain-main dan memijah. Ketika mendapatkan perairan yang sesuai ikan tersebut akan berkumpul pada suatu perairan. Namun untuk mengetahui titik perairan tersebut biasanya negara-negara maju menggunakan teknologi satelit dengan teknik tagging sehingga mereka dengan mudah untuk mendeteksi keberadaan gerombolan ikan. Berbeda halnya dengan nelayan indonesia umumnya dan bulukumba khususnya, mereka dalam menangkap ikan masih menggunakan insting dan pengalaman dalam menentuk...
Read more

SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP TERUS MENGGELIAT

Image
  Aktivitas penangkapan ikan dilaut sudah berlangsung sangat lama, bahkan banyak dari pengamat perikanan yang berpandangan bahwa tangkapan ikan dilaut suatu saat akan semakin menurun akibat semakin massivenya eskploitasi sumberdaya perikanan tangkap. Namun kondisi ini tidak terjadi di Kabupaten Bulukumba. Profesi penangkapan ikan konsisten tetap tumbuh dari tahun ke tahun, ini juga bisa dilihat dari konsistensi peningkatan produksi selama lima tahun terakhir yang terus tumbuh dan kini mencapai sekitar 54 ribu ton.   Dalam rentan waktu satu bulan ini saja nelayan yang melapor ke Dinas Perikanan terkait penambahan armada kapal perikanan sebesar tiga unit. Armada ini memiliki tonase yang cukup besar yaitu tonase diatas 30 GT. Penambahan kapal perikanan yang terdeteksi ini baru dari pemilik kapal besar sedangkan pemilik perahu atau kapal kecil terkadang tidak terdeteksi karena nelayan jarang yang melapor ke dinas.   Pada hari senin 22 april 2024 nelayan asal Tanuntu...
Read more

Warga Pulau Liukang Loe Menerima 40 Unit Rumpon Dasar pada Tahun 2024 untuk Menanggulangi Degradasi Terumbu Karang

Image
Bulukumba – Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mendistribusikan 40 unit rumpon dasar kepada warga Pulau Liukang Loe. Kebijakan ini menjadi solusi untuk mengatasi kerusakan terumbu karang yang semakin parah di sekitar pulau tersebut, akibat tekanan tinggi dari aktivitas penangkapan ikan karang yang dipicu oleh permintaan wisatawan. Kondisi ini membuat ekosistem laut di Liukang Loe semakin terancam. Berdasarkan data dari buku profil Pulau Liukang Loe, hanya 5% dari total terumbu karang yang masih berada dalam kondisi sangat baik, 20% dalam kondisi baik, 30% dalam kondisi cukup rusak, dan sisanya dalam kondisi rusak berat (buruk). Aktivitas wisata, seperti snorkeling dan menyelam, memberi tekanan terhadap kondisi tersebut, ditambah lagi dengan tingginya permintaan ikan karang dari para wisatawan semakin memperparah terkanan terhadap ekosistem. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendistribusikan rumpon dasar, yang akan dipasang di luar wilay...
Read more